Teten: Produk UMKM Dominasi Katalog Pemerintah

Read Time:1 Minute, 42 Second

warriorweeknow, JAKARTA — Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan program pengalokasian 40 persen belanja pemerintah untuk UMKM telah membuahkan hasil yang baik. Penguasaan produk koperasi dan UMK dalam katalog Pembelian Barang dan Jasa Lembaga Ilmu Politik (LKPP) pada tahun 2023.

Dalam rapat dengan Komisi VI DPR-RI di Jakarta, Selasa, Teten melaporkan dari total 6,2 juta produk dalam katalog LKPP, 74,8 persen atau 4,6 juta merupakan produk patungan dan UMK.

Selain itu, dari 255.592 pemasok produk dalam katalog LKPP, 80,6 persen atau 205.919 di antaranya berasal dari koperasi dan UMK. UKM dan UKM dibantu Kementerian Koper dan UKM, Harima Rachman, namun 592.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 00.000.000.000.000 dari anggaran 0.000 Ariary yang dialokasikan untuk UMKM pada tahun 2023.

Angka tersebut menunjukkan hanya sekitar 55 persen dari total anggaran yang diambil oleh pemasok UMKM. Hanung mengatakan, ada beberapa faktor yang menyebabkan tingkat adopsi anggaran masih rendah.

Salah satunya adalah perbedaan produk yang dibutuhkan kementerian/lembaga dengan UMKM yang tercantum dalam katalog LKPP. Selain itu, ada beberapa kementerian dan lembaga yang cenderung mengeluarkan (anggaran) pada beberapa UMKM, kata Hanung.

Untuk menghindari hal tersebut, banyak upaya yang dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM, lanjutnya, seperti membantu UMKM yang tidak berkesempatan bekerja sama dengan kementerian/lembaga, serta melakukan pembinaan kepada UMKM agar mempersiapkan diri dengan baik. pembelian barang/jasa.

Kebijakan belanja pemerintah 40 persen untuk UMKM merupakan kebijakan yang mewajibkan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah mengalokasikan minimal 40 persen anggaran belanja barang dan jasa terhadap produk dan jasa yang dihasilkan UMKM.

Kebijakan ini terutama bertujuan untuk mendukung perekonomian nasional, memperkuat daya saing UMKM dan melaksanakan keadilan ekonomi. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM, akan terdapat 13,4 juta data UMKM lengkap dengan nama dan alamat di Indonesia pada tahun 2023.

Kementerian Koperasi dan UKM bersama Badan Pusat Statistik (BPS) akan terus mengintegrasikan data tersebut untuk melihat total data UMKM di Indonesia secara keseluruhan.