Komisi X DPR: Respons Cepat Kasus Bullying Jangan Hanya untuk Kalangan High Profile Saja

Read Time:1 Minute, 34 Second

JAKARTA – Terkuaknya kasus perundungan di Baines International School Serpong, Tangsel, menimbulkan kekhawatiran sejumlah kalangan. Namun, tindakan cepat dalam merespons kasus-kasus perundungan ini hendaknya tidak hanya menyasar kelompok elite saja.

“Kasus perundungan Bynes merupakan indikasi bahwa perundungan di sekolah merupakan kejahatan serius yang belum ditangani. Namun, tindakan segera untuk menangani kasus-kasus ini tidak boleh menjadi satu-satunya kasus ketika pelaku, korban, atau lembaga penyedia pendidikan adalah orang-orang terkenal. orang,” kata Ketua Komisi X DPR RI Saif al-Hada dalam keterangan resminya, Rabu (21/2/2024).

Hooda menjelaskan, kasus perundungan di lembaga pendidikan masih dipandang sporadis. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) belum mengambil langkah terdepan dalam menekan insiden perundungan di lembaga pendidikan secara sistematis dan komprehensif.

“Sebenarnya sejak awal menjabat Mendikbud, Ibu Nadeem Makarem sudah menyatakan bahwa perundungan di lingkungan pendidikan, serta pelecehan seksual dan intoleransi adalah tiga dosa besar. Sampai saat itu, insiden intimidasi relatif umum terjadi.”

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadeem Makaram mengatakan HUDA memang telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP).

Namun implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang memberikan nasehat hukum terhadap pembentukan tim pencegahan dan penanganan kekerasan di tingkat sekolah dan tim pencegahan dan penatalaksanaan kekerasan di tingkat pemerintah

“Mengenali perundungan sebagai dosa serius harus menjadi prioritas untuk mengatasinya. Namun kenyataannya masih banyak sekolah dan pemerintah daerah yang memiliki tim PPKSP atau Satgas PPKSP di instansinya masing-masing. .

Hooda percaya bahwa respons cepat terhadap penindasan di Bynes International School harus menjadi norma dalam menangani kasus-kasus penindasan di sekolah dan di mana pun. Saat isu tersebut terkuak, semua pihak mulai heboh mulai dari kepolisian, KPAI, masyarakat sipil hingga netizen.

Namun, jika perundungan terjadi di sekolah dan tempat lain, maka tindakan tersebut tidak segera dilakukan. Apakah karena siswa yang dicurigai terlibat adalah orang-orang berprofil tinggi sehingga semua orang ingin mendapat banyak perhatian?